Kendari — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana gempa bumi dan tsunami melalui Apel Siaga dan Simulasi Gempa Bumi Tingkat Provinsi Sultra. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, sekaligus pelaksanaan fase pra-bencana sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk tidak hanya bersikap reaktif saat bencana terjadi, tetapi juga proaktif mempersiapkan masyarakat dan seluruh unsur terkait menghadapi ancaman bencana alam.
“Kegiatan ini membuktikan Pemprov Sultra tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif melaksanakan fase prabencana, yakni kesiapsiagaan sebagai investasi untuk keselamatan bersama,” ujarnya di Kendari, Senin.
Ia mengingatkan bahwa Sultra merupakan wilayah kepulauan dengan tingkat kerawanan tinggi. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Sultra 2022–2026, provinsi ini berada di area yang berpotensi dilanda gempa bumi dan tsunami akibat letaknya di persimpangan lempeng aktif.
“Wilayah Sultra terletak di persimpangan lempeng yang aktif, yang berarti sewaktu-waktu potensi gempa dapat terjadi tanpa peringatan dini,” jelasnya.
Gubernur menekankan bahwa berbeda dari bencana hidrometeorologi yang biasanya memiliki peringatan waktu, gempa bumi menuntut reaksi yang cepat dan naluriah hanya dalam hitungan detik. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama menyelamatkan nyawa.
Semangat penyelenggaraan apel tersebut juga sejalan dengan visi RPJMD Sultra 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.”
Simulasi gempa bumi yang digelar pada rangkaian kegiatan itu dinilai penting untuk menguji dan memverifikasi efektivitas Rencana Kontinjensi (Renkon) yang telah disusun. Selain itu, simulasi juga digunakan untuk menilai kesiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektor, rantai komando, serta sistem komunikasi darurat dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Simulasi ini digunakan untuk menguji SOP yang melibatkan lintas sektor, serta rantai komando dan sistem komunikasi darurat dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” kata Gubernur.
Ia menegaskan pentingnya seluruh peserta mengikuti latihan secara disiplin, termasuk mengidentifikasi setiap kekurangan yang ditemukan selama proses simulasi. Fokus juga diarahkan pada pemulihan awal pascabencana agar layanan publik, seperti kesehatan dan ketahanan pangan, dapat segera kembali berjalan.
Dalam kesempatan itu, Andi Sumangerukka menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD masing-masing dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kebencanaan di wilayahnya.
“Kita tidak dapat memilih tinggal di wilayah bebas bencana, tetapi kita dapat memilih untuk menjadi masyarakat Sultra yang selalu siap, siaga, dan tangguh,” tutupnya.
Baca Juga: SELENGKAP NYA